728x90 AdSpace

  • Latest News

    Monday, 5 December 2016

    Pesan KPK Soal Dinasti Politik: Harus Jadi Pertimbangan Memilih Pemimpin

    Ketua KPK Agus Rahardjo (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

    Jakarta - Untuk kesekian kalinya, KPK menangkap pasangan suami istri yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Kali ini, giliran Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharti Tochija dan M Itoc Tochija.

    Namun ada pesan khusus yang disampaikan KPK berkaitan dengan pengungkapan kasus tersebut. KPK menyoroti tentang dinasti politik yang ternyata masih kental dengan kekuasaan dan rasuah.

    "Pesan pada rakyat, mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada yang dinasti seperti ini betul-betul dipertimbangkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

    Hal itu disampaikan Agus sesaat sebelum mengadakan jumpa pers berkaitan dengan penangkapan Atty dan Itoc. Atty merupakan Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 dan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Cimahi 2017. Sementara Itoc juga pernah menjadi Wali Kota Cimahi selama 2 periode yaitu 2002-2007 dan 2007-2012.

    KPK mengingatkan betul agar masyarakat jeli dalam memilih para calon kepala daerah. Menurut KPK, dinasti politik tidak menjadi masalah apabila berpihak pada rakyat. Namun apabila masyarakat menilai ada ketidakberesan dari pemimpin sebelumnya, maka publik harus mengkritisi.

    "Dinastinya kompeten, integritas tinggi. Pengalaman ini dan sebelumnya. Generasi penerus atau yang menggantikan. Pesan kami kepada rakyat Indonesia tolong kalau ada penerusan seperti ini, dinasti, tolong hati-hati betul. Dipilih mengenai integritas, kompetensi bersangkutan," jelas Agus.

    Pesan serupa sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Dia menyebut dinasti politik akan membentuk mata rantai kekuasaan di suatu daerah.

    "Ya itu kan indikasi-indikasi yang kita sebut adanya perubahan yang sangat lambat di banyak daerah dan karena memang kekuasaan itu cenderung akan bertahan membentuk mata rantai," ucap Saut.

    Saut mengatakan KPK perlu hadir agar kekuasaan yang membentuk mata rantai itu mengarah ke kesejahteraan masyarakat. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka KPK akan bertindak dengan berlandaskan aturan yang berlaku.

    Dinasti politik pernah menjadi bahasan menarik ketika KPK menjerat Ratu Atut Chosiyah. Kemudian beberapa kasus lain yang juga ditangani KPK seringkali berhubungan dengan dinasti politik seperti penangkapan Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) Yan Anton Ferdian. Yan menjadi bupati meneruskan tugas ayahnya Amiruddin Inoed.

    Bahkan eks Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah bersuara lantang tentang dinasti politik. Busyro menyebut dinasti politik bisa saja menjadi sumber korupsi.

    "Salah satu penyebab korupsi ada politik oligarki, yang diperparah dengan politik dinasti. Feodalisme itu sumber korupsi," kata Busyro dalam Silaturahmi Nasional Antikorupsi Makassar di Warkop Poenam, Jl Boulevard, Makassar, Rabu (5/8/2015). 
    (dhn/asp)

    https://news.detik.com
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Pesan KPK Soal Dinasti Politik: Harus Jadi Pertimbangan Memilih Pemimpin Rating: 5 Reviewed By: Copas Sanasini
    Scroll to Top